Pernyataan itu disampaikan Syamsu Rahim, politikus dan mantan birokrat yang pernah menjabat Ketua DPRD Kota Sawahlunto periode 1999-2004 dan 2005, Wali Kota Solok periode 2005–2010 dan Bupati Solok periode 2010–2015 saat bincang-bincang dengan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Perusahaan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), usai mengambil formulir pendaftaran sebagai calon Gubernur Sumbar ke Partai Demokrat yang telah membuka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah Senin 24 April 2024 hingga 6 Mei 2024 mendatang.
Dikatakan oleh politisi kelahiran 6 Maret 1956 jebolan sarjana muda/D3 APDN Bukittinggi (1976-1979) dan S1 Universitas Gadjah Mada ini, ia tertarik untuk mengambil formulir pendaftaran ke Partai Demokrat, karena ke depan Sumbar membutuhkan pemimpin yang berpengalaman di bidang apa pun juga, terutama adat dan agama.
“Sumbar ke depan membutuhkan pemimpin yang holistik dan bukan pemimpin yang memiliki uang banyak. Sosok pemimpin mendatang diharap bisa mambangkik batang tarandam, karena sudah lama priode pemerintahan, daerah kita selalu tapuruak,” kata suami Erlinda S.Sos dan ayah tiga orang anak ini.
“Mungkin realita ini terjadi lantaran pemimpin sebelumnya terlupa untuk beradaptasi dengan seluruh kelompok dan seluruh partai politik. Maka pemimpin Sumbar ke depan harus bisa beradaptasi dengan seluruh kelompok dan partai politik,” kata politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumbar 2016 – 2017 ini.
Mantan Camat Barangin, Sawahlunto (1991-1993) dan mantan Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (1995-1999) ini lebih jauh mengatakan, ia tertarik maju sebagai calon Gubernur Sumbar lantaran karena dalam pengamatannya selama ini, nyaris belum ada kepala daerah yang benar-benar peduli dengan Minangkabau. Sehingga hal tersebut kurang terakomodir dalam kebijakan para kepala daerah.
Kata Syamsu Rahim yang pernah meraih Penghargaan Widyakrama dari Pemerintah Republik Indonesia (2007) dan penghargaan Leadership Award 2007 dari Leadership Park Institute Jakarta (2007) ini, fakta itu dapat terlihat dari kurangnya perhatian kepala derah terhadap organisasi adat, agama dan organisasi sosial masyarakat.
Akibatnya kata Syamsu Rahim, organisasi adat seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lainnya susah untuk “bergerak” lantaran tak dapat sokongan dana dari pemerintah daerah.
“Akibat tak memiliki fasilitas dan sokongan dana, organisasi yang cukup penting ini akhirnya mandul,” kata politisi dan mantan birokrat yang pernah menjadi dosen di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bukittinggi ini.
Karena itulah kata Syamsu Rahim, banyak pihak yang mendorongnya untuk maju sebagai calon Gubernur Sumbar periode 2024 – 2029.
Berbekal pengalamannya sebagai birokrat, Ketua DPRD, walikota, bupati dan dosen, berbagai kalangan menumpangkan harapan pada Syamsu Rahim agar ke depan ia mampu merubah keadaan dan memberikan perhatian yang besar pada lembaga adat, agama dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia pun diharap mampu mambangik batang tarandam bagi masyarakat dan daerah.
Penulis: Febriansyah Fahlevi
0 Komentar